Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta

Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 telah dilaporkan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang disepakati antara Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terasa lebih kuat dan Pemprov DKI yakin akan mendapatkan WTP lagi, Setelah 4 tahun berturut – turut mendapatkan status predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, Jika nanti pada saat pemeriksaan (Audit) tidak ditemukan lagi penyalahgunaan seperti contoh kasus tahun kemarin pencatatan aset yang dinyatakan tak sesuai aturan yang dapat mengurangi nilai untuk menjadi status predikat WTP. Pemprov DKI berharap BPK terus memberikan bimbingan, saran, koreksi, karena pada akhirnya pengelolaan keuangan bukan hanya secara administratif yang baik tetapi juga sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada warga DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpendapat bimbingan dari BPK sangat instrumental, kerja sama dengan BPKP juga sangat instrumental. Tetapi yang tidak kalah penting adalah komitmen internal untuk membereskan semua catatan – catatan yang diberikan BPK. Sehingga Pemprov DKI bisa menindak lanjuti temuan – temuan laporan yang janggal dari hasil pemeriksaan atau audit internal. Rekam Jejak audit internal juga dibutuhkan bagi semua perusahaan. Pelaku bisnis atau seorang CEO membutuhkan laporan keuangan yang terintegrasi. Laporan audit sangat diperlukan untuk dapat mengecek atau melihat penyalahgunaan transaksi, data maupun jabatan. Dalam suatu perusahaan diperlukan otorisasi. Atau setiap level jabatan memiliki otoritas masing – masing. Sehingga sistem antar divisi dapat berkonsolidasi dengan baik. Audit internal sangat membantu meminimalisir kasus penyimpangan yang terjadi serta dapat mengungkap kerugian suatu perusahaan. Laporan keuangan yang sehat adalah jika semua terstruktur dengan pengelolaan data secara administratif serta pembukuan yang tertata baik.

Baca Juga : Mengetahui Standar Akuntansi Yang berlaku di Indonesia

Sistem pembukuan saat ini sudah bisa kita jumpai dengan sistem otomatis atau tidak lagi bersifat manual. Pastinya Pemprov DKI juga sudah mempunyai sistem dengan support standar SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Para pelaku usaha atau UMKM juga dapat menggunakan sistem pembukuan yang sudah terintegrasi. Dengan software akuntansi (Accurate Accounting Software) para pebisnis juga bisa membatasi pengguna (User) dengan otoritasnya masing – masing sesuai job desk. Dan laporan Accurate dapat menyajikan laporan Audit atau rekam jejak transaksi yang bisa membantu pengecekan penginputan, penyalahgunaan jabatan, kejanggalan nilai atau transaksi.